Posted by: faiucy | February 15, 2012

Pemberantasan Korupsi Politik di Indonesia Era Reformasi


Pemberantasan Korupsi Politik di Indonesia

Era Reformasi

Taufik Nugroho

I.   Pendahuluan

      Kondisi bangsa Indonesia Post Orde Baru yang dikenal dengan nama Era Reformasi menyajikan sejumlah gambaran. Secara umum gambaran tersebut berupa potret positif dalam beberapa segi,  tetapi juga potret negatif pada segi yang lain.  Beberapa segi positif tersebut berupa; bidang politik pemerintahan, kekuasaan tidak terakumulasi pada eksekutif semata, tetapi merata berada di tangan legislatif dan yudikatif serta masyarakat. Dalam banyak hal, agenda-agenda kenegaraan di pelopori oleh masyarakat; LSM, Organisasi Sosial/Keagamaan dll. Mekarnya demokrasi subtansial dari pada demokrasi formal, walaupun dalam beberapa hal terkesan kebablasan. Bidang Hukum dan HAM, secara teoritik mencatat prestasi yang mengesankan;  Mahkamah Konstitusi  sesuatu yang fenomenal  di NKRI, yakni  lembaga khusus memiliki fungsi utama sebagai benteng terakhir “uji materi  Hukum” penjaga keadilan. Perlu ditekankan bahwa lembaga ini  belum pernah ada  pada pemerintahan sebelumnya. Bidang penegakkan HAM cukup menjanjikan, hal ini dibuktikan dengan perlindungan terhadap warga negara dari kesewenang-wenangan kukuasaan; Lembaga Perlindungan Saksi, Lembaga perlindungan Anak, Lahirnya Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dll. Bidang Pendidikan, lahirnya UU sertifikasi guru dan dosen diikuti dengan pendanaan pendidikan 20 % dari APBN.

      Pada sisi lain, kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia masih mengidap sejumlah potret negatif; Diantaranya yaitu korupsi politik yang berimplikasi pada banyak segi kehidupan; demokrasi, ekonomi, hukum. Selain itu, berpindahnya idealisme hukum dan politik beralih menjadi pragmatisme hukum dan politik yakni berupa ketidak percayaan masyarakat pada partai politik dan politisi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan dan kenegaraan; kemiskinan, korupsi dan kerusakan lingkungan dll. Hanya persoalan tersebut di atas ? Pada kenyataannya, masih ada yang lain penegakkan hukum yang konvensional yakni penegakkan hukum dengan menggunakan pendekatan rest and order atau stabilitas dan keamanan di mana pendekatan ini menjadi andalan utama dalam pemerintahan Orde Baru yang melahirkan banyak korban.

Dari sekian banyak masalah kehidupan berbangsa dan bernegara, ditengarai oleh sejumlah pakar bahwa masalah-masalah di atas sebagai faktor determinat-nya adalah  suburnya korupsi politik di Indonesia.

II.  Korupsi Politik

  1. Apa yang dimaksud dengan  Korupsi Politik ?

       Sejumlah pakar mendefinisikan korupsi politik. Pendapat mereka bervariasi dengan tekanan masing-masing.  Dari sekian banyak pendapat, ada benang merah yang dapat ditarik kesimpulan. Indikator korupsi politik sbb:  a buse of power atau kesewenang-wenangan dalam memegang kekuasaan. Kesewenang-wenangan tersebut dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Penyelahgunaan tersebut untuk kepentingan pribadi, kelompok tertentu atau golongan. Penyalahgunaan tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki posisi strategis dalam masyarakat, partai politik atau pejabat pemerintahan dan negara.

      Ada pakar lain yang  memperluas pengertian korupsi politik dengan memasukkan kecurangan dalam  hal ‘penambahan atau penguarangan peroleh suara dalam pemilu.  Apa itu korupsi  pemilu ?.  Korupsi pemilu adalah aktivitas penambahan dan pengurangan suara dengan cara jual-beli  suara, melakukan initimidasi, memberikan janji-janji jabatan atau memberi fasilitas mempermudah prosedure menuju pemenangan pemilu dll.

        2.Implikasi korupsi politik

Korupsi politik adalah tindakan extra ordinary crime yang berdampak negatif pada hidup dan kehidupan masyarakat secara luas. Dari sekian banyak gejala dampak korupsi politik, secara sederhana dapat dikelompokkan sbb : Pertama, berkurang atau hilangnya  peran hukum dan kewibawaan hukum dalam masyarakat sebagai pelindung dan pengayom keadilan masyarakat.  Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menurun, ada istilah Kasih Uang Habis Perkara.  Kedua, menurunnya kewibawaan politik yakni tingkat kepercayaan masyarakat menurun kepada lembaga-lembaga politik dan politisinya. Hal ini berimplikasi pada ketidak puasan masyarakat terhadap kebijakan politik kenegaraan. Masyarakat mencari jalannya sendiri di luar jalur hukum dan politik dalam parlemen; demonstari merebak dimana-mana, kekerasan mengatas namakan agama, merusak fasilitas umum tanpa rasa salah. Ketiga, birokrasi negara yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat berubah menjadi transaksi kolutif untuk memperoleh perlakuan khusus; cepat, sederhana tanpa prosedur.  Bagi mereka yang taat aturan dalam birokrasi  negara maka akan tersingkir, karena jujur tak bermain kolusi. Keempat, korupsi politik pada dasarnya perampasan hak rakyat dalam banyak hal, termasuk  hidup secara wajar dalam perekonomian. Kekuasan negara sangat besar terkait dengan sumber-sumber perekonomian  strategis kehidupaan masyarakat. Hal ini berarti korupsi politik berakibat pada kehidupan rakyat  yang tak dapat mengakses sumber-sumber perekonomian strategis untuk hidup layak. Lima, Kekuasaan pada dasarnya ingin melanggengkan dirinya sendiri dengan berbagai cara membuat aturan yang kokoh agar kekuasaanya tak terganggu. Hal ini berarti korupsi  politik merampas hak rakyat untuk bersikap kritis, mengemukaan pendapat yang berbeda dengan pemerintah tanpa rasa takut.

       3. Sumber-sumber korupsi politik

Apa sumber-sumber korupsi politik ? Korupsi politik akan selalu ada dan muncul di mana (1) kontrol terhadap kekuasaan pemerintahan lemah.  Dalam kontrol yang lemah, akan selalu muncul kesempatan menyalahgunakan kekuasaan. Hanya itu ? Ternyata ada faktor lain yakni (2) tersedianya sarana kekuasan dan ekonomi dalam tubuh kekuasaan pemerintah yang tak transparant dan tak accountable. Sehingga fasilitas yang sangat cukup untuk memutar mesin birokrasi negara berupa; teknologi, anggaran belanja, kewenangan membuat agenda/program pembangunan serta mendistribusikan kekuasaan, sering di selewengkan, secara pribadi atau berjamaah.  (3) Secara kultural setiap manusia, baik  berkelompok atau individu memiliki keinginan untuk berkuasa (will to power). Yang menjadi persoalan adalah jika kekuasaan  diperoleh dengan menghalalkan segala cara, tanpa memandang aturan dan aspirasi orang lain.

III. Pemberantasan Korupsi Politk

1. Idealisme Pemberantasan Korupsi Politik

         Pemberantasan korupsi politik sangat diperlukan orang yang kuat dan tegas didukung oleh birokrasi pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Koruspi politik oleh banyak pakar dikategorikan sebagai extra ordinary crime, maka cara-cara pemberantasannya diperlukan startegi khusus bukan dengan cara-cara konvensional. Apa itu strategi khusus ? Memberi kewenangan kepada lembaga tertentu agar dapat melacak peluang-peluang yang menyebabkan orang melakukan korupsi. Bidang yang selama ini menjadi privasi orang, juga dapat dimasuki oleh lembaga pemberantas korupsi; penyadapan, pelacakan rekening bank, penggeledahan dll. Selain hal di atas, juga perlunya kontrol sosial yang dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat (LSM Ormas Keagamaan/sosial dll). Lembaga-lembaga tersebut harus diberi akses informasi yahg benar dari birokrasi agar dapat memantau kinerja pemerintah yang fairness, transparant dan acoountable. Selain itu, Pemerintah dan jajarannya harus seia sekata tak ada tolernasi dalam  korupsi politik. Dengan kata lain, pemberantasan korupsi politik harus ada commitmen, dare, courage, dari semua pihak sehingga pemberantasan tersebut tak setengah hati.

          2. Menakar Prestasi Pemberantasan Korupsi Politik Era Susilo Bambang Yudoyono

         Dalam era reformasi, terlihat ada kemajuan yang mengesankan tentang pemberantasan korupsi politik secara teoritik. Hal ini artinya, dilihat dari  perangkat hukum, pemberantasan korupsi semakin lengkap. Tetapi dalam praktiknya, pemberantasan tersebut masih jauh dari harapan. Fakta di depan mata; partai politik menjual kursi Dewan Perwakilan dengan harga tertentu, selain itu partai politik menjual jabatan pemerintah tertentu melalui pemilukada.

Harus diakui bahwa sulit memberantas korupsi politik. Untuk memberantas itu diperlukan pimpinan yang berani; jujur, bersih dan berwibawa. Namun juga harus diingat bahwa pemberantasan korupsi politik tak semudah membalik tangan dalam waktu singkat.

Standar apa yang digunakan untuk menakar prestasi pemerintahan SBY ?  Secara akademik, ada 4 standar yang digunakan untuk mengukur prestasi pemerintahan:  (1) Keamanan dan Keselamatan Warganegara, (2)  Peningkatan kesejahtreraan sosial dan ekonomi rakyat, (3) Penegakkan hukum yang konsisten dan Perlindungan terhadap HAM.

           a. Bagaimana keamanan dan keselamatan warganegara di bawah

                pemerintah SBY ?

               Rasa aman warganegara Indonesia di dalam negeri pernah terganggu dengan muncul Islam garis keras bersenjata kelompok Dr. Azhari dan Noordin M. Top. Namun  hal ini tak berlangsung lama karena berhasil diredam oleh polisi khusus Densus 88. Ada dua hal yang perlu dicatat dari kausus ini: 1). Harus diakui bahwa militansi kelompok ini luar biasa, ditengarai kemampuan kelompok ini di atas rata-rata polisi bahkan militer Indonesia sekalipun. 2). Pananganan terhadap kelompok Islam garis keras bersenjata ini masih saja konvensional yakni menggunakan pendekatan rest and order atau stabilitas dan keamanan. Perlu dicari strategi baru pendekatan terhadap kelompok Islam garis keras yakni empathy, commitment, courage.  Tetapi bagaimana perlindungan warganegara Indonesia di luar negeri ? Sangat sulit untuk menilai berhasil dengan baik. Sejumlah data menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia menangani kasus di luar negeri, seperti menyelesaikan kasus TKI di Malaysia, Arab Saudi terkesan tak bergigi, bahkan harga diri sebagai bangsa betul-betul teriris-iris.

            b.      Bagaimana peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat di

                     bawah pemerintah SBY ?

Sulit menjawab pertanyaan tersebut, tetapi secara umum bahwa kenaikan harga barang-barang pokok terus malaju cepat. Sulit mencari informasi akurat tentang masalah ini, karena yang ada hanya saling klaim; misalnya; kemiskinan di Indonesia menurun. Apa standarnya kemiskinan ? dimana kemiskinan terjadi ? Yang jelas terlihat adalah peningkatan gaji DPR pusat, disusul kenaikan gaji PNS. Sementara pendapatan rakyat tak pernah naik. Ironi memang, tapi  itu kenyataan.

               c.       Bagiamana dengan penegakkan hukum dan HAM di bawah pemerintah

                          SBY ?

                 Ketika awal pemerintah kabinet bersatu, ada statemen SBY yang masih segar dalam ingatan masyarakat yakni …keyakinan mereka terhadap demokrasi dan reformasi  serta harapan untuk memperbaiki Indonesia, adalah dorongan bagi saya untuk terus berupaya memenuhi semua janji kampanye.. (Kompas, Jum’at, 8 Desember 2008). Luar biasa  memang, banyak hal telah dilakukan; Instrumnet-instrument hukum dibuat; UU no. 31, 1999,  tentang  PemberantasanTindak Pidana Korupsi, UU No. 30-2002 Tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi. Melalui KPK,  banyak pejabat korup yang diseret ke pengadilan dan dipenjara. Hal ini menunjukkan keserisuan pemerintah SBY. Namun perlu dicatat, masih ada citra negatif, yakni penegakkan hukum yang terkesan tebang pilih. Jika citra negatif tak diiringi dengan perbaikan, maka menjadi ancaman serius bagi pemerintah SBY, contoh: Bank Century yang tak pernah terungkap, kasus BLBI, terakhir kasus Gayus –hanya seorang pegawai bawahan pangkat III A, korupsi wisma Atlet Palembang dan korupsi hambalang, kasus ini  terpenah menyentuh aktor intelektualntya, siapa ? Rakyat bertanya.

 IV.  Kesimpulan

         Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi politik adalah  kesewenang-wenangan dalam memegang kekuasaan dalam bantuk  penyalahgunaan kekuasaan  untuk kepentingan pribadi, kelompok tertentu atau golongan. Penyalahgunaan tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki posisi strategis dalam masyarakat, partai politik atau pejabat pemerintahan dan negara.

       Korupsi politik terjadi karena : (1) kontrol terhadap kekuasaan pemerintahan lemah.    (2) tersedianya sarana kekuasan dan ekonomi dalam tubuh kekuasaan pemerintah yang tak transparant dan tak accountable. Sehingga fasilitas yang sangat cukup untuk memutar mesin birokrasi negara berupa; teknologi, anggaran belanja, kewenangan membuat agenda/program pembangunan serta mendistribusikan kekuasaan, sering di selewengkan, secara pribadi atau berjamaah.  (3) Secara kultural setiap manusia, baik  berkelompok atau individu memiliki keinginan untuk berkuasa (will to power). Yang menjadi persoalan adalah jika kekuasaan  diperoleh dengan menghalalkan segala cara, tanpa memandang aturan dan aspirasi orang lain.

        Implikasi korupsi politik yaitu : Pertama, berkurang atau hilangnya  peran hukum dan kewibawaan hukum dalam masyarakat sebagai pelindung dan pengayom keadilan masyarakat.    Kedua, menurunnya kewibawaan politik yakni tingkat kepercayaan masyarakat menurun kepada lembaga-lembaga politik dan politisinya. Hal ini berimplikasi pada ketidak puasan masyarakat terhadap kebijakan politik kenegaraan.   Ketiga, birokrasi negara yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat berubah menjadi transaksi kolutif untuk memperoleh perlakuan khusus; cepat, sederhana tanpa prosedur.   Keempat, korupsi politik pada dasarnya perampasan hak rakyat dalam banyak hal, termasuk  hidup secara wajar dalam perekonomian. Kekuasan negara sangat besar terkait dengan sumber-sumber perekonomian  strategis kehidupaan masyarakat. Lima, Kekuasaan pada dasarnya ingin melanggengkan dirinya sendiri dengan berbagai cara membuat aturan yang kokoh agar kekuasaanya tak terganggu. Hal ini berarti korupsi  politik merampas hak rakyat untuk bersikap kritis, mengemukaan pendapat yang berbeda dengan pemerintah tanpa rasa takut.

Referensi:

Artidjo Alkostar, 2008, Korupsi Politik di Negara Moderen, FH UII Press, Yogyakarta.

Kuskridho Ambardhi, 2009, Mengungkap Politik Kartel, Studi Tentang Sistem    Kepartaian di Indonesia Era  Reformasi, Kepustakaan Popular, Gramadia, Jakarta.

Jawahir Thontowi, 2009,  Penegakkan Hukum dan Diplomasi Pemerintahan SBY, Leutika, Yogyakarta.

Catatan:

Makalah ini dibuat sebagai sumbangsih pemikiran, dalam seminar nasional ‘Membongkar Korupsi Kekuasaan dan Tebang Pilih Penegakan Hukum Era Reformasi Indonesia, di Univ.Cokroaminoto Yogyakarta, tgl. 26 Februari 2011.

Penulis adalah Dosen FAI/PAI. Ketua LP2M UCY.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: