Posted by: faiucy | February 7, 2012

Ironi Partai Politik Indonesia


Ironi Partai Politik Indonesia Post Orde Baru

Taufik Nugroho

 I

Mencermati sebuah disertasi, apalagi produk dari  Ohio University dibawah bimbingan Prof. William Liddle, adalah suatu kehormatan buat saya. Dilihat dari Perguruan Tinggi dan professornya , tak diragukan kualitas akademiknya.  Demikian juga penulis disertasinya , seorang akademisi ilmu politik dan aktivis social UGM, sehingga cara pandangnya bukan sekedar text book oriented tetapi juga mewakili cara pandang pelaku social yang ikut serta merasakan denyutnya kehidupan dan perilaku partai  politik Indonesia Post Orde Baru.

Disertasi ini dimulai dari kegelisahan Mas Kuskridho yang melihat adanya sesuatu yang ganjil dalam kehidupan social politik di Indonesia post Orde Baru. Apa keganjilan tersebut ?  Dia melihat pada tahun 1999 dan pemilu-pemilu  selanjutnya  diwarani contest yang sangat kuat di kalangan partai. Masing-masing partai mengusung ide-ide kemasyarakatan dan berkonstitusi dalam Negara Indonesia. Masing-masing partai berkompetisi secara penuh menjanjikan kehidupan bermasyarakat dan bernegara lebih baik dari era sebelumnya. Partai menikmati kebebasan yang luar biasa mengekspresikan ideologinya tanpa rasa takut dan canggung.  Singkat kata,  ada alasan untuk optimis dalam kehidupan social politik post Orde Baru akan lebih baik.

Secara singkat untuk menggambarkan rasa optimis tersebut dapat dijelaskan sbb: surutnya Orde Baru dalam panggung politik kenegaraan di Indonesia pada tahun 1998 membawa dampak kehidupan social politik yang sangat luas. Indonesia di bawah pemerintah Orde Baru memiliki ciri-ciri menonjol sbb: (1) Pemerintah sebagai pelaku tunggal perubahan social, (2) Pemerintah menggunakan pendekatan rest and orde dalam menyelesaikan masalah social politik. (3) Rakyat dilarang bermain politik langsung mengendalikan jalannnya pemerintahan, yang berfikir politik hanyalah elite mereka di parlemen  (4), Rakyat diarahkan untuk meningkatkan perekonomian yang praktis dan pragmatis untuk memperbaiki kualitas hidup dan kehidupan.

       Bagaimana kehidupan social politik post Orde Baru ? Ada beberapa ciri yang menandai kehidupan social politik post Orde Baru. (1) Pemerintah bukan pelaku tunggal perubahan social, agenda-agenda perubahan social banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga non pemerintah –LSM, partai politik, organisasi massa–.  (2) kekuasaan politik menyebar tak lagi tunggal ada pada tangan pemerintah, tetapi berada di masyarakat, badan legilstif dan yudikatif. (3) Lahirnya pluralisme partai politik dengan sagala macama basis social dan ideologinya.

Namun dalam kenyataan, sisi lain kehidupan social politik di Indonesia post Orde Baru tampak buram. Mengapa ? Mas Kuskridho berhasil melihat  kondisi ini dengan sangat baik. Menurut dia,  kehidupan social politik di Indonesia post Orde Baru  mengandung gejala yang  mengkhawatrikan  yaitu: Partai-partai  dengan berbagai ragam basis social dan ideology politiknya, seharusnya melakukan contest membawa idealism bernegara dan bermasyarakat yang diambil dari kosntituent pendukungnya secara berkelanjutan diberbagai arena-  contest.   Namun apa yang terjadi ? Contest partai-partai hanya terjadi pada saat meraih suara di arena public. Partai-partai ini memakai tema-tema social; pemberantasan korupsi, pemberdayaan masyarakat tak mampu, pengembangan wirausaha, perbaikan system ketata negaraan dll. Apa yang terjadi berikutnya ? Setelah meraih suara public, para wakil; rakyat yang duduk diparlemen lebih banyak meninggalkan aspirasi constituent dan  banyak berfikir  tentang partainya , keberlangsungan hidupnya sendiri untuk tetap bertahan duduk di parlemen.  Gejala  lain yaitu  lahirnya money politics yang tak ketulungan, terbukti dengan adanya jual beli kursi bagi mereka yang ingin duduk di parlemen atau  menjadi executive ditingkat pusat maupun daerah. Gejala berikutnya  yaitu  tidak adanya partai oposisi yang berfungsi sebagai control terhadap kekuasaan  Dari sekian banyak gejala kehidupan social politik tersebut , Mas Kuskridho mencatat dan merangkum gejala tersebut dalam satu tema  yang sangat menarik  yaitu munculnya politik Kartel.

II

      Apa yang dimaksud dengan politik Kartel ?  Politik kartel adalah politik di mana partai dan aktivitasnya tidak lagi mengusung kepentingan kontituen atau kepentingan publik, tetapi mengurus diri sendiri dan politik menjadi profesi dalam dirinya (Kuskridho; 2009, hlm. 17).  Cir-ciri  politik kartel adalah partai tak lagi mengusung atau mewakili segmen masyarakat tertentu yang exclusive tetapi mengutamakan program partai yang efektif, efisien dan pragmatis. Kecenderungan partai untuk secara samar-samar atau malu-malu  melepas ideologi dasar bawannya demi  kepentingan yang lain; memelihara kerja sama dengan partai lain yang berbeda ideology, memelihara akses sumber dana partai dll.  Karena itu perbedaan ideology dalam system politik kartel  menjadi kabur.

     Mengapa Muncul Politik Kartel di Indonesia ? Tidak mudah menjawab pertanyaan itu. Tetapi Mas Kuskridho menyimpulkan  sbb:  Pertama,  munculnya politik kartel adalah karena dorongan finansial. Karena untuk keberlangsungan hidupnya, sebuah partai membutuhkan dana yang amat besar. Sementara mobilisasi dana dari masyarakat pendukung surut.  Akhirnya partai politik melirik Negara sebagai sumber dana yang unlimited. Akhir cerita ini mengenaskan, karena partai meninggalkan konstituent dan mendekat ke Negara. Kedua, Mas Kuskridho mencatat bahwa sumber kartel lain adalah dorongan  kekuasaan yakni semua partai yang ikut contest dalam pemilu berkeinginan untuk berkuasa  (will to power),   gejala ini dapat dilacak pada akar tradisi politik di Indonesia.  Selain itu, sumber kartel lain adalah karena  tidak adanya oposisi yakni tidak ada partai peserta pemilu yang bersedia menjadi penyeimbang kekuasaan yang sedang berjalan.  Mengapa ? karena di balik kekuasaan ada status, sumberdana dan kekuasaan untuk mengendalikan Negara.

III

Partai-Partai  Menjarah Uang Negara ?

Sebuah partai, untuk keberlanjutan hidupnya, memerlukan dana yang amat besar; untuk kesekretariatan, kegiatan; rapat-rapat koordinasi, kampanye, dll.  Awalnya, semua kegiatan tersebut didanai dari sumbangan masyarakat dalam bentuk  mobilisasi dana. Namun secara perlahan sumber dana masyarakat menurun, pada hal partai harus tetap hidup. Karena itu  partai harus mencari sumber dana lain. Dan yang paling potensial sebagai sumber dana adalah  Negara. Mengapa ? Negara merupakan sumber dana yang unlimited. Fakta membuktikan bahwa dana-dana Negara berputar di pemerintahan. Sejauh ini  keterlibatan Negara dalam kegiatan perekonomian sangat besar. Karena itu partai politik melirik ke Negara sebagai sumber alternativenya.  Lebih jauh maka  bagi sebuah partai, memelihara hubungan baik dengan Negara menjadi sangat penting karena merupakan akses sumber pendanaan.

Bagaimana cara partai memelihara hubungan dengan Negara ? Untuk memelihara ini maka dibuat mekanisme yang memungkinkan partai dapat mengakses keuangan Negara baik formal maupun informal; hal ini tampak nyata pada: UU No. 2/1999, UU no. 3/1999 yakni UU Partai Politik dan Pemilu. Demikian juga  kasus DKP, Bulog Gate I dan II, Bank Bali serta terakhir Bank Century.

IV.

      Kesimpulan dari tulisan singkat ini adalah sbb:  gejala lahirnya politik  kartel  merupakan kenyataan yang kita saksikan bersama-sama. Politik kartel lahir karena dorongan pragmatisme  politik yakni pencarian sumber financial untuk keberlangsungan hidupnya sebuah partai. Sedangkan sumber dana yang paling potensial untuk digali oleh partai adalah Negara.   Wallahu A’lam bissawab.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: